 |
| Ilustrasi. Jenderal Min Aung Hlaing dan Aung San Suu Kyi. (Foto: dw.com) |
MYANMAR – Boleh jadi Jendral Min Aung Hlaing saat ini adalah sosok paling berkuasa di Myanmar. Panglima militer itu, disebut-sebut oleh organisasi HAM sebagai hambatan terbesar bagi proses demokratisasi Myanmar dan penegakan hak asasi manusia di Rakhine.
Di tengah konflik berdarah di Rakhine, mata internasional tertuju pada sikap Aung San Suu Kyi yang bungkam. Sementara Min Aung Hlaing menikmati posisinya di luar hujan kritik terhadap pemerintahan sipil di Yangon.
Ketika Aung San Suu Kyi membatalkan lawatannya ke Indonesia November 2016 silam, lantaran mengkhawatirkan aksi protes, Hlaing disambut dengan karpet merah di Brussels, Belgia, untuk menyambangi pertemuan Dewan Militer Eropa.
Padahal, dia adalah dalang di balik gelombang kekerasan yang bergulir di sejumlah negara bagian, termasuk di Rakhine.
Lahir dan dibesarkan di Tenasserim, di dekat perbatasan Thailand, Hlaing menikmati pendidikan hukum di Yangon sebelum mengabdikan diri pada militer. Sosok pendiam itu baru dikenal luas setelah berhasil memadamkan pemberontakan Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army di Kokang, 2009 silam. Akibat pertempuran tersebut sekitar 37.000 warga sipil mengungsi ke Tiongkok.
Kini, Hlaing menikmati pengaruh besar tanpa menghadapi tekanan dunia internasional. "Hanya dia yang dapat menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Rohingya,” kata Mark Farmaner, Direktur Burma Campaign Inggris dalam sebuah pernyataan.
Bersama Hlaing, militer Myanmar melanjutkan taktik keji di Rakhine, seperti yang juga digunakan untuk mengatasi pemberontakan di lima negara bagian lain. Selain membunuh warga sipil, militer juga tercatat mempekerjakan penduduk secara paksa, memerkosa perempuan dan membumihanguskan desa-desa.
Ia pernah mengatakan militer belum akan mengundurkan diri dari pemerintahan sipil Myanmar selama pemberontakan masih berkecamuk. "Bisa jadi dalam lima atau sepuluh tahun. Saya tidak tahu," katanya.
Yang Perlu Diketahui Rohingya di Myanmar
Rohingya adalah etnis minoritas di Myanmar. Mereka hidup terutama di negara bagian barat Rakhine. Mereka tidak secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai warga negara, dan selama beberapa dasawarsa mayoritas Buddha di negara itu dituding berbagai kalangan telah melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.
Ribuan orang Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh melarikan diri dari negara setiap tahunnya, dalam keadaan putus asa ke negara-negara mayoritas Muslim seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia.
Sekitar 10 persen orang tanpa kewarganegaraan di dunia tinggal di Myanmar dan Rohingya. 1,1 juta jiwa imigran ilegal kini berada di Bangladesh. Pemerintah Myanmar mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan kewarganegaraan Muslim Rohingya jika mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Bengali. Rohingya keberatan.
Tahun 2014, PBB menyambut reformasi politik dan ekonomi di Myanmar namun menyatakan "keprihatinan serius" atas penderitaan masyarakat Rohingya, dan menuntut "kewarganegaraan penuh untuk minoritas Rohingya", dan mendesak agar mereka punya akses yang sama terhadap semua layanan negara. Myanmar, sejauh ini masih menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.
Komisi Penasihat Rakhine yang dipimpin mantan Sekjen PBB, Koffi Annan mencatat, hambatan terbesar untuk perdamaian di Rakhine adalah masalah kewarganegaraan. Komisi itu meminta pemerintah Myanmar untuk "menetapkan strategi dan garis waktu yang jelas untuk proses verifikasi kewarganegaraan." Selain itu, pihak berwenang harus mengklarifikasi status orang-orang yang kewarganegaraannya belum diterima
Pada tahun 2012, bentrokan antara kaum nasionalis Rohingya dan Buddhis menyebabkan puluhan orang tewas, memaksa puluhan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Sekitar 200.000 orang - kebanyakan Rohingya telah tinggal di kamp-kamp di Rakhine sejak bentrokan tahun 2012.
Oktober 2016, militan Rohingya menyerang beberapa pos pemeriksaan keamanan dan membunuh sejumlah petugas polisi. Pasukan keamanan Myanmar kemudian meluncurkan operasi kontra-terorisme melawan gerilyawan.
Kelompok HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menuding operasi ini melibatkan pembunuhan, pemerkosaan sistematis, pembakaran rumah dan pengungsian penduduk setempat.
Tanggal 25 Agustus 2017, kekerasan pecah di Rakhine ketika sekitar 100 gerilyawan Muslim bersenjata menyerang petugas keamanan di perbatasan dengan Bangladesh. Pasukan keamanan Myanmar, dan minoritas Muslim Rohingya saling tuduh. Desa-desa dibakar dan terjadi pembunuhan massal. Hampir 400 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah gerilyawan.
Sekitar 150.000-an orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh, kebanyakan dalam kondisi kumuh. Namun semakin banyak pengungsi baru tiba. Banyak pengungsi terdampar di Sungai Naf sepanjang perbatasan. Pihak berwenang Bangladesh mencegat, menahan dan memaksa warga sipil Rohingya kembali ke Myanmar, meskipun pertempuran sedang berlangsung antara pasukan keamanan Myanmar dan milisi Rohingya.
International Crisis Group (ICG) Rohingya yang menyerang penjaga perbatasan Myanmar Oktober 2016, memiliki hubungan dengan Harakah al-Yakin (HaY), yang bertalian dengan Arab Saudi dan Pakistan. ICG mengatakan milisi Pakistan dan Afghanistan melatih penduduk Desa Rakhine selama dua tahun sebelum serangan Oktober 2016. Kelompok ISIS menyerukan jihad melawan pihak berwenang dan mayoritas umat Buddha.
Suu Kyi menghadapi dilema. Sebagai ikon hak asasi manusia - adalah tugasnya untuk meningkatkan suaranya untuk mendukung Rohingya dan mencela tindakan pemerintah dan mayoritas umat Buddha. Tapi Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto Myanmar, tidak ingin kehilangan dukungan dari mayoritas umat Buddha karena menaikkan suaranya untuk mendukung Rohingya
Indonesia dan Bangladesh, telah meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan.Beberapa demonstrasi telah dilakukan di Malaysia dan Indonesia terhadap dugaan "genosida Rohingya" di Myanmar. Selama beberapa tahun terakhir, perlakuan terhadap Rohingya juga menjadi isu utama di dunia Islam.
Sejarawan Boris Barth menyebutkan: istilah "genosida" harus digunakan dengan hati-hati: "Saya hanya akan menggunakannya jika jelas bahwa pemerintah bermaksud untuk melenyapkan sekelompok orang, atau bagian darinya."
Persepsi umum tentang konflik Rohingya di Myanmar adalah bahwa ini adalah masalah agama. Namun beberapa analis mengatakan bahwa krisis tersebut lebih didorong secara politis dan ekonomi. Siegfried O Wolf, direktur penelitian di Forum Demokrasi Asia Selatan (SADF) mengatakan ada aspek ekonomi dan politik untuk masalah ini juga. (dw.com/satuharapan.com)