JAKARTA – Setelah pembukaan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di dua instansi Agustus lalu, kini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan satu Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis (core business), yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja pada Kementerian/Lembaga dimaksud.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kata Asman Abnur, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
“Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 500 orang, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” katanya di Jakarta, hari Selasa (5/9).
Menteri Asman Abnur mengatakan, formasi untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.
Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan. “Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung), diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” katanya.
Asman Abnur menambahkan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.
Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya. Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Asman Abnur kembali mengatakan, agar masyarakat/calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi, dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya.
“Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” katanya.
Daftar Instansi Pemerintah yang Membuka Lowongan CPNS 2017
Berikut formasi 60 Kementerian dan Lembaga Negara yang membutuhkan CPNS dan satu pemerintah provinsi Kalimantan: Kementerian Keuangan alokasi 2.880 orang, Kementerian ESDM 65, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300 orang, Kementerian Ketenagakerjaan160 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan 329 orang, Kementerian Perindustrian 380 orang, Kementerian PUPR 1.000 orang, Kementerian Pariwisata 40 orang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1610 orang, Kementerian LHK 700 orang, Kementerian Perhubungan 400 orang, Kementerian Luar Negeri 75 orang, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 91 orang, Kementerian Kesehatan 1000 orang, Kementerian Pertanian 475 orang, Kementerian Sosial 160 orang.
Kementerian Riset, Teknologi, dan PT 1500 orang, Kementerian PPN/BAPPENAS 38 orang, Kementerian PANRB 91 orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21 orang, Kementerian Sekretariat Negara 178 orang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 40 orang, Kementerian Agama 1000 orang, Kementerian Perdagangan 65 orang, Kementerian Pemuda dan Olah Raga 27 orang, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam 25 orang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 25 orang, Kementerian BUMN 25 orang, Kementerian KUKM 25 orang, Kementerian Pertahanan 50 orang.
Lembaga:
Kejaksaan Agung membutuhkan 1.000 orang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 175 orang, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 98 orang, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 60 orang, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 28 orang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 175 orang, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 10 orang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 90 orang, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 87 orang, Komisi Yudisial (KY) 33 orang, Badan Narkotika Nasional (BNN) 275 orang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 60 orang.
Badan SAR Nasional 160 orang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 300 orang, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) 225 orang, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 182 orang, Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 99 orang, Badan Ekonomi Kreatif 93 orang, Badan Pengawas Obat dan Makanan 110 orang, Badan Intelijen Negara (BIN) 199 orang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212 orang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 157 orang, Setjen DPR 85 orang, Badan Informasi Geospasial (BIG) 67 orang, Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299 orang, Mahkamah Kontitusi (MK) 70 orang, Kepolisian Republik Indonesia 200 orang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 25 orang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 53 orang, Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 26 orang, jumlah total PNS yang diperlukan 17.428 orang, dan untuk Kalimantan Utara diperlukan 500 orang. (menpan.go.id) (www.satuharapan.com)