 |
| Para tokoh dari Papua foto bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara usai melakukan pertemuan pada 15 Agustus 2017. (Foto dokumen Pastor Neles Tebay) |
JAKARTA, - Presiden Joko Widodo dikatakan telah menyetujui dimulainya dialog Jakarta-Papua dan atas saran sejumlah tokoh, telah menunjuk Pater Neles Tebay, dosen Sekolah Tinggi Fajar Timur, Abepura, Jayapura dan ketua Jaringan Damai Papua (JDP) dibantu oleh Menko Polhukam, Wiranto dan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, mengupayakan dialog.
Hal ini dikatakan oleh Yan Christian Warinussy, direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Hukum (LP3BH) Manokwari, yang turut bersama 13 tokoh Papua lainnya, bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus lalu.
"Dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo dengan 14 tokoh agama dan masyarakat asal Tanah Papua, Selasa (15/8) di Istana Merdeka, dengan jelas dan santun Presiden menyetujui dialog sebagai media untuk mendorong penyelesaian masalah konflik dan kekerasan di Tanah Papua," demikian siaran pers Yan Christian Warinussy yang diterima oleh satuharapan.com.
Hal itu, kata dia, disampaikan oleh Jokowi kepada para tokoh Papua yang dipimpin Ondowafi (kepala suku) Kampung Nafri-Jayapura George Awi.
Yan Christian mengatakan dalam presentasi para tokoh Papua yang diwakili Pater Neles Tebay dalam pertemuan, disampaikan bahwa penyelesaian dan penghentian kekerasan di Tanah Papua hanya bisa terjadi apabila ada dialog di antara semua pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan tersebut.
Oleh karena itu, para tokoh meminta Presiden dapat menunjuk seseorang sebagai tokoh kunci untuk membantu Presiden dan pemerintah dalam menjalankan agenda dialog tersebut.
Atas usul tersebut, menurut Warinussy, Presiden Jokowi menunjuk Pater Neles Tebay membantu Presiden Jokowi dalam mempersiapkan dialog dimaksud.
"Saya mendukung dan mendorong Presiden RI Ir.Joko Widodo dan pemerintahnya untuk terus mempercayakan penuh penyelenggaraan dialog Papua-Jakarta tersebut kepada Pater Neles Tebay," kata Yan Christian.
Menurut arahan Presiden dalam pertemuan, dalam mendorong penyelenggaraan dialog tersebut, Pater Neles Tebay akan dibantu oleh Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
"Itu artinya penyelenggaraan dialog Papua-Jakarta akan langsung berada di bawah kontrol dan pemantauan langsung Jokowi sebagai Presiden RI," kata dia.
Hadir dalam pertemuan tersebut, George Awi (tokoh adat Jayapura), Pater Dr.Neles Tebay (Ketua STFT Fajar Timur Abepura/Koordinator Jaringan Damai Papua), Pdt.Herman Saud, M.Th (Mantan Ketua BP Am Sinode GKI Di Di Tanah Papua), Leonard Imbiri (Sekjen Dewan Adat Papua/DAP), John.R.Gobay (Ketua DAP Wilayah Mee Pago), Fientje Jarangga (tokoh perempuan Papua), Uztads Payage (tokoh Muslim Papua), Pdt.Metusaleh Mauri (tokoh Gereja/PGGP), Rode Ros (Anggota MRP perwakilan unsur perempuan Papua), Miryam Ambolon (tokoh Perempuan Papua), Yan Christian Warinussy (Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua), Pdt.Lipiyus Biniluk dan Febiola Ohee serta Marinus Yaung (Akademisi Fisip Uncen Abepura Jayapura).
Pater Neles Tebay yang coba dihubungi satuharapan.com belum memberikan respons ketika dimintai klarifikasi atas hal ini. Namun beberapa hari setelah pertemuan tersebut, sejumlah media mengutip penjelasannya tentang hasil pertemuan.
“Saya juru bicara saat ketemu Presiden dan kami beri apresiasi kepada Presiden atas perhatiannya di Papua,” kata Neles Tebay, dikutip dari okezone.com.
Menurut dia, dalam pertemuan tersebut, tokoh Papua saat itu yang banyak memberikan masukan kepada Presiden Jokowi.
Menurut dia, dalam pertemuan tersebut, tokoh Papua saat itu yang banyak memberikan masukan kepada Presiden Jokowi.
Salah satunya peningkatan SDM orang asli Papua di segala bidang, termasuk pendidikan dan ekonomi.
“Kami sampaikan memang isolasi daerah sudah terbuka, infrastruktur sudah bagus, tapi akibat SDM orang Papua sendiri belum baik, akhirnya malah tertinggal, ” ujarnya.
“Kemudian pertanyaannya adalah pembangun SDM seperti apa yang digalakkan? inilah yang kami sampaikan, dengan dialog sektoral pembangunan orang Papua dimana hadir pemerintah pusat,kabupaten, Provinsi dan lembaga agama serta masyarakat adat berdiskusi bersama agar orang Papua siap menikmati dan memanfaatkan pembangunan infrastruktur yang ada,” jelasnya.
Selain itu, kata dia perlu juga dialog sektoral bidang pendidikan, baik lembaga masyarakat, satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan pemerintah pusat.
“Semua berdiskusi tentang penyelesaian masalah pendidikan, karena bisa membagi tugas masing-masing, baik pusat, provinsi dan kabupaten juga lembaga agama serta masyarakat adat punya tugas yang sama, sehingga pendidikan jadi tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Di bidang lainnya, kesehatan contohnya juga diperlukan dialog yang sama.
“Intinya sejumlah dialog sektoral harus dilaksanakan, sampai masalah kekerasan negara di Papua juga harus didiskusikan,” pintanya.
Rekomendasi LIPI
Adanya seorang utusan khusus Presiden dalam mengupayakan dialog Jakarta-Papua, serta penyelenggaraan dialog sektoral merupakan beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh LIPI dalam Papua Road Map 2016. Namun belum jelas apakah dialog yang akan diinisiasi ini akan sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang direkomendasikan LIPI.
"Saya berpandangan bahwa kini Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara sudah setuju dan mau berdialog dengan rakyat Papua. Ini momen penting untuk mendorong pembangunan perdamaian di Tanah Papua," tutur Yan Christian.
Ia mengakui pihak-pihak yang selama ini menyuarakan penentuan nasib sendiri seperti United Liberation MOvement for West Papua (ULMWP) kemungkinan belum bersedia menerima dialog sektoral yang sedang digagas.
"Tentu dialog yang diterima oleh ULMWP adalah berbeda dengan yang ditawarkan Kantor Staf Presiden (KSP) dan JDP. JDP dan KSP serta LIPI pada dialog sektoral. Tetapi yang rakyat Papua dan ULMWP inginkan adalah dialog yang all inclusive dengan tema Hak Penentuan Nasib sendiri," tutur dia.
Kendati demikian, Yan Christian berpendapat momentum ini perlu dimanfaatkan. "Semua pihak di Tanah Papua mesti mempersiapkan diri menyiapkan materi yang hendak didialogkan dengan pemerintah. Presiden dan pemerintah juga harus memulai pembicaraan-pembicaraan dengan ULMWP demi rakyat dan Tanah Papua," kata Yan Christian
"Saya yakin upaya membangun dialog antara Papua-Jakarta sudah dimulai Presiden sejak 15 Agustus lalu," kata dia.
Anggota Tim Kerja Dalam Negeri ULMWP, Markus Haluk, tidak banyak berkomentar tentang upaya ini. Menurut dia, pihaknya sekali-kali tidak akan tergiur dengan janji dari pemerintah selama misi utama untuk penentuan nasib sendiri belum tercapai.
"Jadi ULMWP masih fokus pada agenda itu. Mohon dukungan doa dari rakyat Papua, Indonesia dan komunitas internasional," kata dia.
Sumber: SATUHARAPAN.COM