JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berusaha meluruskan persepsi keliru dari perusahaan negara dan swasta yang menganggap lulusan Diploma IV tidak sama dengan sarjana akademik. Dampak persepsi yang tidak benar tersebut membuat lulusan diploma IV dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) masih sulit diterima bekerja.
Kemenristekdikti sudah mengirimkan surat ke perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang isinya menjelaskan bahwa status lulusan diploma IV setara dengan sarjana. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengakui masih ada pandangan beberapa instansi dan dunia usaha yang masih beranggapan bahwa lulusan pendidikan politeknik diploma IV tidak setara dengan sarjana akademik.
Kemenristekdikti telah mengirimkan surat kepada berbagai instansi baik instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun pihak swasta yang menyatakan lulusan diploma IV setara dengan lulusan sarjana akademik. "Kami memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan politeknik dan vokasi di Indonesia. Saya berharap lulusan politeknik menjadi 'pemain tengah' dalam penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi," kata mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini di Jakarta, Minggu (18/2/2018).
Nasir menyampaikan, dengan ilmu-ilmu praktik yang sudah diajarkan ke mahasiswa politeknik sudah seharusnya mereka tidak kesulitan berkarier selepas lulus kuliah. Banyak peluang yang dapat diraih lulusan pendidikan politeknik selain menjadi pegawai pemerintah ataupun swasta. Mereka juga dapat menjadi pengusaha. Yang terpenting ialah, ucap Nasir, mahasiswa politeknik mampu berkompetisi di era global.
Dia menyampaikan, tentu saja untuk bisa melewati persaingan itu sejumlah revitalisasi politeknik tengah dilakukan. Mulai dari revitalisasi kurikulum, penguatan kapasitas dan kapabilitas dosen, hingga kompetensi mahasiswa. Kurikulum politeknik dirancang dengan skema 3-2-1, rinciannya tiga semester di kampus, dua semester di industri, satu semester di kampus/industri untuk menyelesaikan tugas akhir.
"Diharapkan dengan skema ini akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi," jelasnya.
Adapun tingkat dosennya, kapasitas dan kapabilitas dosen ditingkatkan melalui Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi. Melalui program ini, Kemenristekdikti memberikan bantuan pembiayaan bagi dosen politeknik untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi baik dalam maupun luar negeri.
Menristekdikti juga berpesan agar setiap mahasiswa lulusan politeknik memiliki sertifikat kompetensi. "Kita berharap semua lulusan politeknik memiliki sertifikat kompetensi, ke depan dunia kerja tidak hanya akan melihat ijazah, namun lebih mengutamakan kompetensi apa yang dimiliki," tutur Nasir.
Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Asep Saefuddin mengatakan, memasuki era disrupsi saat ini sivitas akademika harus terbuka dengan perubahan zaman dan harus siap dengan paradigma baru. Para lulusan dan mereka yang saat ini sedang belajar di kampus harus menjadi driver perubahan dan bukan sekedar follower. Selain itu, agar lulusan cepat terserap pasar kerja, mahasiswa juga harus terbiasa dengan upaya menerapkan ilmu untuk bisnis, ekonomi, serta kegiatan sosial. Ekosistem pendidikan yang kondusif terhadap kreativitas mahasiswa harus diciptakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, setiap politeknik sudah harus bersinergi dengan industri sebab hal ini menyangkut investasi besar pada bidang sumber daya manusia. "Kerja sama itu harus dilakukan. Politeknik sebagai bahan calon karyawan, maka perusahaan bisa membantu penyediaan alat dan juga dosen ahli," katanya.
Dia menjelaskan, akan lebih baik lagi jika pemerintah mendorong perusahaan untuk mendirikan politeknik sendiri sehingga dengan fasilitas yang ada di perusahaan tersebut lulusan pasti akan langsung diserap sesuai kebutuhan dunia kerja. (amm/sindonews.com)