Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Drop Out 22 Mahasiswa untuk Membungkam Suara Mahasiswa
*Press Release*
Selama ini kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) mewakili mahasiswa/
Kami selaku mahasiswa tentu punya tanggung jawab terhadap kondisi ini, yang pasti berdampak langsung pada kondisi kegiatan akademik mahasiswa. Oleh karenanya, kami menuntut perubahan pada pengelola kampus. Namun tragisnya, tuntutan perubahan tersebut disikapi pihak kampus dengan cara-cara yang tidak mendidik. Pihak pengelolah kampus bukannya melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kampus, mereka justru mengeluarkan surat peringatan yang sekaligus menjadi surat pemberhentian tterhadap 22 (dua puluh dua) mahasiswa yang ikut dalam aksi menuntut transparansi keuangan.
Selain melakukan pemberhentian massal terhadap 22 mahasiswa, yayasan dan rektor Universitas Proklamasi 45 juga menurunkan sebuah peraturan yang mencederai ruang demokrasi terhadap mahasiswa UP 45. Larangan itu berupa larangan bergabung dengan organisasi ekstra, dilarang melakukan rapat, hingga dilarang melakukan aksi demo.
Tindakan ini kami anggap sebagai sebuah pelanggaran keras terhadap hak-hak demokrasi yang semestinya dimiliki setiap warga Indonesia.
Tindakan rektor yang memberhentikan mahasiswa secara massal dan menutup ruang demokrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap beberapa aturan perundang-undan
Tindakan pemberhentian ini kami yakini sebagai bagian dari pembungkaman aspirasi mahasiswa di rumahnya sendiri yang bernama kampus. Atas tindakan tersebut mahasiswa menilai telah terjadi tindakan maladministrasi
Menyikapi laporan mahasiswa, ombudsman memediasi rektor dan mahasiswa pada 14 juni 2017 bertempat di kantor ORI Perwakilan DIY. Dalam mediasi tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa surat pemberhentian terhadap 22 mahasiswa tidak diberlakukan dan mahasiswa berjanji untuk mengedepankan jalur dialogis dalam menyikapi dinamika di UP45 yang komitmen ini dituangkan dalam surat pernyataan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak berikut pengacara masing-masing serta kepala kantor ORI Perwakilan DIY.
Namun tragisnya, beberapa waktu setelah mediasi, rektor tetap memberhentikan 22 mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh 22 mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan surat pernyataan yang diinginkan rektor. Padahal surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa substansinya telah sesuai dengan poin-poin yang ada dalam berita acara mediasi yang dilakukan di kantor ORI. Pemberhentian terhadap 22 mahasiswa ini dilakukan oleh rektor dengan mengeluarkan surat edaran penegasan status pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap 22 mahasiswa UP 45 tertanggal 21 Juli 2017. Dengan kenyataan itu, rektor telah melanggar hasil mediasi di kantor ORI Perwakilan DIY yang hal itu secara tidak langsung merupakan tindakan pelecehan terhadap lembaga negara bernama Ombudsman yang telah berusaha dan berjasa memediasi untuk dicapai kesepakatan terbaik.
Atas kondisi ini, kami mahasiswa/i Universitas Proklamasi 45 yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi mengajak seluruh pemerhati masa depan generasi bangsa untuk mendukung kami dalam upaya:
1. Mendesak Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bertindak tegas menyikapi persoalan penyelenggaraan
2. Mendesak Kopertis Wilayah V dan Kemenristekdikt
3. Meminta pimpinan kampus menghentikan tindakan pembungkaman terhadap aspirasi mahasiswa;
4. Meminta pimpinan kampus agar transparan dalam setiap pengelolaan kampus;
5. Meminta yayasan mencabut SK rektor Bambang Irjanto sebagai rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
Demikian Press Release ini kami buat untuk dapat diketahui oleh semua pihak.
Yogyakarta, 27 Juli 2017
Aliansi Mahasiswa Proklamasi
Untuk rekan-rekan mahasiswa dan gerakan masyarakat, yang berkenan partisipasi dalam agenda "Solidaritas Terhadap 22 Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 yang Diberhentikan Sepihak oleh Rektor dan untuk Menghidupkan Kembali Demokrasi Dunia Pendidikan", mohon cantumkan nama lembaga/
1.Gerakan Nasional Pendidikan (GNP)
2.Forum BEM DIY (FBD)
3.KBR
4.LMND
5.PMKRI
6.SMI
7.CMY
8.LPM Rethor
9. Rumah Belajar Rakyat
10.Indonesian Court Monitoring
11. Asosiasi Ekologi dan Emansipasi Rakyat(AEER)
12. PIA Jogja (Perempuan Antikorupsi Indonesia)
13. Federasi Perjuangan Buruh Indonesia-Konfe
14. Ikatan Mahasiswa Gunungkidul (IMG)
15. LPM Ekspressi
16. Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Yogyakarta
17. Poros UAD
Monggo dilanjut penggalangan dukungan terhadap mahasiswa Univervsitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan Demokrasi dalam Dunia Pendidikan kita.
*Press Release*Selama ini kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) mewakili mahasiswa/
Kami selaku mahasiswa tentu punya tanggung jawab terhadap kondisi ini, yang pasti berdampak langsung pada kondisi kegiatan akademik mahasiswa. Oleh karenanya, kami menuntut perubahan pada pengelola kampus. Namun tragisnya, tuntutan perubahan tersebut disikapi pihak kampus dengan cara-cara yang tidak mendidik. Pihak pengelolah kampus bukannya melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kampus, mereka justru mengeluarkan surat peringatan yang sekaligus menjadi surat pemberhentian tterhadap 22 (dua puluh dua) mahasiswa yang ikut dalam aksi menuntut transparansi keuangan.
Selain melakukan pemberhentian massal terhadap 22 mahasiswa, yayasan dan rektor Universitas Proklamasi 45 juga menurunkan sebuah peraturan yang mencederai ruang demokrasi terhadap mahasiswa UP 45. Larangan itu berupa larangan bergabung dengan organisasi ekstra, dilarang melakukan rapat, hingga dilarang melakukan aksi demo.
Tindakan ini kami anggap sebagai sebuah pelanggaran keras terhadap hak-hak demokrasi yang semestinya dimiliki setiap warga Indonesia.
Tindakan rektor yang memberhentikan mahasiswa secara massal dan menutup ruang demokrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap beberapa aturan perundang-undan
Tindakan pemberhentian ini kami yakini sebagai bagian dari pembungkaman aspirasi mahasiswa di rumahnya sendiri yang bernama kampus. Atas tindakan tersebut mahasiswa menilai telah terjadi tindakan maladministrasi
Menyikapi laporan mahasiswa, ombudsman memediasi rektor dan mahasiswa pada 14 juni 2017 bertempat di kantor ORI Perwakilan DIY. Dalam mediasi tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa surat pemberhentian terhadap 22 mahasiswa tidak diberlakukan dan mahasiswa berjanji untuk mengedepankan jalur dialogis dalam menyikapi dinamika di UP45 yang komitmen ini dituangkan dalam surat pernyataan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak berikut pengacara masing-masing serta kepala kantor ORI Perwakilan DIY.
Namun tragisnya, beberapa waktu setelah mediasi, rektor tetap memberhentikan 22 mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh 22 mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan surat pernyataan yang diinginkan rektor. Padahal surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa substansinya telah sesuai dengan poin-poin yang ada dalam berita acara mediasi yang dilakukan di kantor ORI. Pemberhentian terhadap 22 mahasiswa ini dilakukan oleh rektor dengan mengeluarkan surat edaran penegasan status pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap 22 mahasiswa UP 45 tertanggal 21 Juli 2017. Dengan kenyataan itu, rektor telah melanggar hasil mediasi di kantor ORI Perwakilan DIY yang hal itu secara tidak langsung merupakan tindakan pelecehan terhadap lembaga negara bernama Ombudsman yang telah berusaha dan berjasa memediasi untuk dicapai kesepakatan terbaik.
Atas kondisi ini, kami mahasiswa/i Universitas Proklamasi 45 yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi mengajak seluruh pemerhati masa depan generasi bangsa untuk mendukung kami dalam upaya:
1. Mendesak Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bertindak tegas menyikapi persoalan penyelenggaraan
2. Mendesak Kopertis Wilayah V dan Kemenristekdikt
3. Meminta pimpinan kampus menghentikan tindakan pembungkaman terhadap aspirasi mahasiswa;
4. Meminta pimpinan kampus agar transparan dalam setiap pengelolaan kampus;
5. Meminta yayasan mencabut SK rektor Bambang Irjanto sebagai rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
Demikian Press Release ini kami buat untuk dapat diketahui oleh semua pihak.
Yogyakarta, 27 Juli 2017
Aliansi Mahasiswa Proklamasi
Untuk rekan-rekan mahasiswa dan gerakan masyarakat, yang berkenan partisipasi dalam agenda "Solidaritas Terhadap 22 Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 yang Diberhentikan Sepihak oleh Rektor dan untuk Menghidupkan Kembali Demokrasi Dunia Pendidikan", mohon cantumkan nama lembaga/
1.Gerakan Nasional Pendidikan (GNP)
2.Forum BEM DIY (FBD)
3.KBR
4.LMND
5.PMKRI
6.SMI
7.CMY
8.LPM Rethor
9. Rumah Belajar Rakyat
10.Indonesian Court Monitoring
11. Asosiasi Ekologi dan Emansipasi Rakyat(AEER)
12. PIA Jogja (Perempuan Antikorupsi Indonesia)
13. Federasi Perjuangan Buruh Indonesia-Konfe
14. Ikatan Mahasiswa Gunungkidul (IMG)
15. LPM Ekspressi
16. Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Yogyakarta
17. Poros UAD
Monggo dilanjut penggalangan dukungan terhadap mahasiswa Univervsitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan Demokrasi dalam Dunia Pendidikan kita.