Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memperkirakan, jumlah buruh yang akan turun ke jalan di hari May Day sekitar 150.000 orang.
"Kami kira jumlahnya 150.000-an buruh yang akan ke di Istana. Titik kumpulnya di Patung Kuda Indosat jam 10.00. Kita akan sampaikan beberapa tuntutan," kata Iqbal kepada wartawan , Minggu (30/4).
Buruh yang merupakan anggota Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) teraebut akan berkumpul di Patung Kuda, Gedung Indosat, Jakarta Pusat.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, buruh yang akan demo berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, Cilegon.
"Di luar Jabodetabek, teman-teman di daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh akan aksi ke kantor gubernur masing-masing," kata dia.
Asa 3 tuntutan unjuk rasa, yakni, hapuskan outsourcing dan pemagangan, kedua, revisi program jaminan kesehatan yang diinisiasi BPJS Kesehatan, dan ketiga, tolak upah murah.
Rusdi pun menyatakan sudah melayangkan pemberitahuan aksi kepada Polda Metro Jaya dan bertatap muka dengan perwakilan pihak pengamanan.
Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, ada beberapa titik untuk kantong parkir para buruh yang akan melakukan aksi, yaitu di Gelora Bung Karno (GBK), Lapangan Banteng, Masjid Istiqlal, Monas, dan PRJ Kemayoran.
"Kami siapkan 488 personil untuk pengamanan acara May Day," kata Budi.
Massa yang datang dari Bekasi akan melalui Jalan Tol arah Cempaka Putih-keluar off ramp Cempaka Putih - Letjen Suprapto-Senen - Pejambon.
Buruh yang datang dari Tangerang akan melewati Tomang - Jalan Raya Biak - Harmoni - Jalan Juanda -Pasar Baru - Lapangan Banteng.
Massa yang datang dari Bogor atau Sukabumi ke Jakarta, diarahkan Tegal Parang - Kuningan - Rasuna Said - Menteng - Tugu Tani - Merdeka Timur.
Sedangkan titik yang akan dijadikan lokasi aksi peringatan Hari Buruh adalah Istana Negara, DPRD DKI Jakarta, dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
Sumber: netralitas.com