 |
| Foto para tapol Papua ditayangkan di layar pada seminar nasional bertajuk Pembebasan Tapol-Napol Asal Papua: Resolusi Penyelesaian Permasalahan Papua di Komplek Gedung Juang, Jakarta, Selasa (30/6). Upaya pembebasan lima orang tahanan politik (tapol) Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2015 merupakan langkah strategis sebagai awal pembangunan di Papua dan Papua Barat. |
JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe dengan tegas meminta kepada semua institusi penegak hukum supaya tidak menjadikan Papua sebagai tempat untuk mengelola isu atau menciptakan kerawanan konflik. "Papua sama dengan daerah lain di Indonesia, jangan dijadikan tempat untuk mengelola isu dan menciptakan kerawanan, itu tidak boleh," tegas Lukas di Jayapura, Selasa (7/7).
Ia berharap wilayah Kepala Burung Cenderawasih itu dikelola sama dengan provinsi lain dalam suasana tenang, damai dan tenteram supaya bisa melanjutkan pembangunan dengan baik. Lukas juga mengungkapkan saat ini sudah tidak ada warga Papua yang hidup di hutan. Namun, selama ini jika terjadi konflik selalu tuduhannya ditujukan kepada kelompok OTK (Orang Tak Dikenal yang biasanya hidup di hutan-red), TNI atau Polri.
Menanggapi hal itu, menurut Lukas, jangan mempersalahkan siapa pun. "Kemarin saya lihat tentara yang menyuplai senjata (kepada kelompok OPM-red) sudah dijatuhi hukuman. Tadinya itu saya pikir orang Papua, ternyata semuanya orang dari luar Papua. Jadi kita tidak boleh tuduh siapa pun," tegasnya.
Indeks Demokrasi Naik
Sementara itu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua pada 2014 mencapai 60,92 atau naik sebesar 0,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini disebabkan alam demokrasi yang kondusif serta terjaminnya hak-hak rakyat Papua sehingga telah memberikan ruang besar untuk lebih mendayagunakan potensi yang ada.
"Ruang besar ini bertujuan untuk lebih mendayagunakan potensi diri, budaya dan alam yang dimiliki untuk suatu kehidupan yang lebih bermartabat dan damai," katanya. Lukas menjelaskan meskipun tidak dipungkiri masih ada beberapa konflik yang terjadi bersifat lokal dengan eskalasi terbatas, selama tahun 2014 suasana aman dan damai telah dinikmati oleh rakyat Papua. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum, menurunnya konflik horizontal, serta menurunnya angka kriminalitas.
Dengan demikian salah satu capaian misi pembangunan yang telah dilaksanakan sampai tahun anggaran 2014 adalah mewujudkan suasana aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami juga berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, serta penguatan otonomi khusus," katanya lagi.
Ia berharap wilayah Kepala Burung Cenderawasih itu dikelola sama dengan provinsi lain dalam suasana tenang, damai dan tenteram supaya bisa melanjutkan pembangunan dengan baik. Lukas juga mengungkapkan saat ini sudah tidak ada warga Papua yang hidup di hutan. Namun, selama ini jika terjadi konflik selalu tuduhannya ditujukan kepada kelompok OTK (Orang Tak Dikenal yang biasanya hidup di hutan-red), TNI atau Polri.
Menanggapi hal itu, menurut Lukas, jangan mempersalahkan siapa pun. "Kemarin saya lihat tentara yang menyuplai senjata (kepada kelompok OPM-red) sudah dijatuhi hukuman. Tadinya itu saya pikir orang Papua, ternyata semuanya orang dari luar Papua. Jadi kita tidak boleh tuduh siapa pun," tegasnya.
Indeks Demokrasi Naik
Sementara itu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua pada 2014 mencapai 60,92 atau naik sebesar 0,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini disebabkan alam demokrasi yang kondusif serta terjaminnya hak-hak rakyat Papua sehingga telah memberikan ruang besar untuk lebih mendayagunakan potensi yang ada.
"Ruang besar ini bertujuan untuk lebih mendayagunakan potensi diri, budaya dan alam yang dimiliki untuk suatu kehidupan yang lebih bermartabat dan damai," katanya. Lukas menjelaskan meskipun tidak dipungkiri masih ada beberapa konflik yang terjadi bersifat lokal dengan eskalasi terbatas, selama tahun 2014 suasana aman dan damai telah dinikmati oleh rakyat Papua. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum, menurunnya konflik horizontal, serta menurunnya angka kriminalitas.
Dengan demikian salah satu capaian misi pembangunan yang telah dilaksanakan sampai tahun anggaran 2014 adalah mewujudkan suasana aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami juga berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, serta penguatan otonomi khusus," katanya lagi.
Sumber : Sinar Harapan