Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik program pembikaan lahan pertanian dalam skala besar seperti yang akan dijalankan pemerintah di kawasan Merauke, Papua, dan daerah lainnya di Republik Indonesia.
"Walhi sangat mengkhawatirkan dinamika yang berkembang dalam agenda pengelolaan sumber daya alam yang akan dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK, antara lain pembukaan lahan pertanian dalam skala besar seperti yang akan dijalankan di Merauke Papua dan propinsi lain di Indonesia," kata Direktur Walhi, Abetnego Tarigan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/6).
Sebagaimana diketahui, proyek di Merauke yang disebut MIFEE direncanakan seluas 2,5 juta hektare hingga 2030 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada masa Presiden Joko Widodo proyek tersebut dinilai semakin ambisius dengan target pembukaan 1,2 juta hektare hanya dalam jangka waktu tiga tahun.
Walhi menilai bahwa proyek atas nama krisis pangan dan energi global ini, justru membuat rakyat semakin tidak berdaulat memenuhi pangan.
"Selain tidak menjawab problem pangan di Indonesia, kami menilai proyek pangan dan energi besar-besaran di Merauke akan semakin menghancurkan hutan di Papua," katanya.
Ia mengemukakan bahwa perubahan luasan area moratorium di Papua terus terjadi, hingga mencapai 101.478 hektar dan penurunan terbesar terjadi pada wilayah hutan primer, seluas 407.426 hektar.
Walhi berpandangan, bahwa proyek ini tidak lebih hanya akal-akalan bagi korporasi untuk mendapatkan tanah secara murah melalui modus land banking (bank tanah).
Sebelumnya, Kepala Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Euis Sunarti menyebutkan alih fungsi lahan pertanian baik itu kawasan hutan maupun pertanian padi memicu terjadinya bencana alam yang berdampak pada kerugian dimasyarakat. "Alih fungsi lahan pertanian ada kaitannya dengan bencana, terjadinya penyerobotan lahan pertanian, itu sudah menjadi bencana," katanya.
Prof Euis menyebutkan contoh kasus bencana asap di Provinsi Riau, yang disebabkan alih fungsi lahan pertanian (hutan) secara ilegal. Praktek membeli tanah di bawah tangah, membuka lahan dengan cara membakar untuk mengurangi biaya, telah berdampak luas pada masyarakat yang terkena resiko bencana kabut asap.
Presiden Joko Widodo telah memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Bogor, Jumat (5/6), yang membahas pengembangan Kabupaten Merauke yang memiliki potensi 1,2 juta hektare lahan pertanian bisa didorong sebagai lumbung pangan nasional.
Rapat terbatas ini diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri diantaranya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan beserta menteri lainnya, ditambah Bupati Merauke Romanus Mbaraka.
Romanus usai Ratas mengatakan poin utama yang dibahas dalam Ratas adalah mendorong pengembangan pertanian di Merauke yang memiliki potensi 1,2 juta hektare lahan pertanian.
/HS
Antara - BeritaSatu