Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengungkapkan jika salah satu topik yang dibahas dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (purn) Marciano Norman adalah konflik Papua. Menurut dia, mengenai penghapusan clearing house dan pembebasan tahanan politik di Papua masih tak mempunyai alasan yang jelas."Misalnya membuka pers asing masuk Papua atau usulan pemerintah berikan amnesti atau abolisi bagi narapidana yang terkait tindakan politik. Kalau tanpa ada alasan kebijakan yang jelas dan roadmap, dikhawatirkan jadi blunder di masa depan," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Komisi I DPR juga merekomendasikan pada BIN agar segera berkoordinasi dengan Jokowi. Setelah itu agar muncul keseriusan Jokowi untuk menjelaskan dampak apa yang muncul dalam jangka panjang.
"Agar pemerintah segera merumuskan kebijakan dasar dan roadmap penyelesaian Papua sebelum mengambil kebijakan politik parsial dan sifatnya sektoral," ungkapnya.
Dia khawatir, kebijakan yang terkesan spontan dari Jokowi justru berdampak buruk. Sebab, setiap kebijakan harus dipikirkan juga apa yang akan terjadi dibeberapa tahun berikutnya.
"Karena kalau kebijakan politik parsial dan sektoral diambil tanpa alasan kebijakan dan roadmap yang jelas, dikhawatirkan akan jadi blunder," keluhnya.
Mahfudz menilai, situasi keamanan di Papua masih bisa dibilang terkendali. Namun demikian, pemerintah wajib melakukan antisipasi tentang potensi konflik di tanah Papua.
"Situasi relatif terkendali walaupun tensi dan aksi-aksi yang dilakukan OPM meningkat karena itu kami sepakat bahwa pemerintah perlu harus ekstra hati-hati. Jadi jangan nanti ada pernyataan dan keputusan politik presiden yang spontan tapi kemudian tidak bisa dikalkulasi implikasinya," tegas dia.
Sumber : Merdeka.com