Berdasar data Facebook, akhir Desember 2017 akun palsu atau duplikat sebanyak 200 juta akun. Pada kuartal IV/2017 Facebook memperkirakan akun palsu atau duplikat mencapai sekitar 10% pengguna aktif bulanan (MAU) di penjuru dunia. Hingga 31 Desember 2017 situs media sosial itu memiliki 2,13 miliar MAU.
"Kami yakin persentase akun tiruan itu lebih tinggi di pasar negara berkembang seperti India, Indonesia, dan Filipina, dibandingkan dengan pasar negara maju," papar pernyataan Facebook dalam laporan tahunan terbarunya awal bulan ini, dikutip The Hindu.
Besarnya akun palsu atau duplikat hampir dipastikan searah dengan ancaman kejahatan dunia maya, termasuk hoax. Direktorat Cyber Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran Brigjen Pol Fadil Imran membenarkan penyebaran hoax tidak lepas dari banyak pengguna media sosial yang menggunakan akun palsu atau anonim. Mereka secara tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial untuk melakukan provokasi dan fitnah untuk kepentingan tertentu.
Menurut dia, awalnya jumlah akun anonim di media sosial masih sangat sedikit. Namun, setelah polisi mulai melakukan penangkapan terhadap pemilik akun yang menyebarkan hoax di media sosial, mereka yang beralih ke akun anonim semakin banyak. "Belakangan setelah kita lakukan penindakan, mereka jadi semianonim. Namanya enggak benar, tapi gambarnya masih benar," kata Fadil.
Fadil mengungkapkan, polisi sebenarnya tidak kesulitan untuk menemukan pemilik akun anonim. Namun, akan lebih baik jika sejak awal di buat regulasi untuk meminimalisasi akun anonim yang ada.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara meminta agar semua kalangan masyarakat tidak terjebak dalam menyebarkan informasi yang kebenarannya diragukan, termasuk dari akun palsu. "Jangan mau sebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Kalau ragu, harus tabayun," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Sabtu (10/2/2018), saat meng hadiri Deklarasi Indonesia Antihoax.
Rudiantara mengingatkan, secara agama dan sosial ekonomi, membuat akun palsu, menyebarkan informasi yang diragukan kebenarannya adalah perbuatan tak berguna dan berdosa. Begitu juga secara sosial dan ekonomi adalah pembodohan publik dan pemborosan pulsa. "Pemerintah terus berupaya menekannya melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak ikut andil dalam penyebarannya. Seharusnya teknologi digital dapat menjadi wadah aktualisasi yang positif guna kepentingan ilmu pengetahuan, promosi potensi, pariwisata, kreativitas, dan lainnya," ungkapnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta masyarakat, terutama generasi anak muda, untuk membudayakan literasi dan bermedia sosial secara sehat. Hal itu penting agar penyebar hoax atau kabar bohong, termasuk dari akun palsu, bisa diminimalisasi di era digital sekarang ini di mana akses dan penebaran informasi begitu mudah.
"Jadilah generasi yang mampu menggunakan internet dan media sosial secara cerdas untuk mewujudkan Indonesia hebat," ujar Puan dalam diskusi publik "Melawan Hoax dengan Budaya Literasi dan Bermedia Sosial yang Sehat" di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jakarta (9/02/2018).
Akun palsu dibagi menjadi dua kategori, pertama, yakni saat pengguna membuat akun pribadi untuk bisnis, organisasi, atau entitas nonmanusia seperti binatang peliharaan. Kedua, akun yang tidak diinginkan, yakni pengguna membuat akun untuk melanggar syarat layanan Facebook seperti spamming. Akun tiruan atau duplikat merupakan akun yang dibuat pengguna sebagai tambahan untuk akun utamanya. "Perkiraan akun salinan dan palsu itu berdasarkan reviu internal contoh akun dan kami melakukan penilaian dalam menentukannya," ujar laporan Facebook.
Jumlah perkiraan akun palsu atau salinan itu mungkin tidak akurat untuk mewakili jumlah sebenarnya akun semacam itu. Akun salinan atau du plikat juga sangat sulit diukur pada jumlah tersebut. Ada juga kemungkinan jumlah sebenarnya akun salinan itu bisa sangat berbeda dari perkiraan itu.
Keberadaan akun palsu atau duplikat yang sering dimanfaatkan untuk kejahatan di media sosial secara luas memicu keprihatinan dunia. Hasil survei yang dilakukan Edelman Trust Barometer 2018 menunjukkan hampir 70% orang di dunia khawatir bahwa berita palsu digunakan sebagai senjata. Sebanyak 59% orang yang disurvei menyatakan mereka tidak yakin dengan apa yang mereka lihat di media itu benar atau salah. Hampir tujuh orang dari 10 orang yang menyatakan khawatir berita palsu digunakan sebagai senjata
Melek Media
Facebook memiliki cara untuk mengidentifikasi akun palsu atau duplikat. Akun duplikat diidentifikasi melalui penggunaan sinyal data seperti alamat IP dan atau nama pengguna. Akun palsu diidentifikasi dengan melihat nama-nama yang muncul tampak palsu atau perilaku lain yang tampak tidak wajar bagi para reviewer. Namun, Facebook juga mengakui, dengan skala pengguna yang sangat besar, mengidentifikasi akun-akun duplikat sangat sulit.
Selama pengumuman laba Facebook kuartal III/2017, Chief Executive Officer (CEO) Facebook Mark Zuckerberg menyatakan perusahaan telah membangun alat kecerdasan buatan (AI) baru untuk memberantas konten buruk dan para aktor buruk dengan fokus pada akun-akun palsu. Zuckerberg juga menjelaskan, melawan berita palsu, bohong, atau hoax menjadi fokus utama Facebook. Media sosial itu sekarang memiliki sekitar 14.000 orang yang bekerja lintas komunitas dalam operasi online dan meningkatkan upaya keamanan untuk mengidentifikasi konten negatif.
"Mereka telah membuat kemajuan dalam mengurangi berita-berita palsu di News Feed, menurunkan lalu lintas artikel negatif hingga 80%, dan merusak insentif ekonomi yang dihasilkan sebagian besar spammer dan troll farm yang menghasilkan artikel-artikel palsu itu di posisi pertama," ucap Zuckerberg.
Dandi Supriadi SSos MA (SUT), pengamat media sosial dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, mengakui keberadaan akun-akun palsu menghadirkan ancaman serius di dunia maya. Dia mencontohkan, pada pemilihan presiden Amerika Serikat lalu ternyata banyak dipengaruhi penyebaran pesan palsu dari akun yang berasal bukan dari dalam negeri Amerika, melainkan dari Kota Veles, Macedonia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, dia melihat pemerintah sebenarnya telah berbuat banyak. Hal ini seperti dilakukan Kemeninfo yang melakukan pemblokiran terhadap akun-akun berita abal-abal, memberlakukan undang-undang ujaran kebencian untuk mengurangi sebaran fitnah, dan menangkapi orang-orang di belakang penipuan online.
"Namun, menurut saya, tindakan resmi pemerintah tidak akan pernah bisa menghilangkan fenomena ini karena ini berhubungan dengan sikap mental masyarakatnya. Apalagi, dukungan perangkat hukumnya masih sangat samar-samar, berhubung undang-undang cybercrime yang lengkap belum tersedia. Saat ini baru UU ITE yang dapat diandalkan," ungkapnya.
Dandi lantas menuturkan, satu-satunya cara untuk mengurangi efek bahaya kemunculan akun-akun palsu ini adalah membuat masyarakatnya lebih melek media dan lebih terbiasa dengan budaya literasi. Budaya literasi itu bukan saja budaya membaca, namun lebih jauh lagi, budaya untuk lebih kritis dengan mencari kebenaran informasi sedalam mungkin.
"Perhatian kita harus ditujukan ke generasi yang lebih muda. Untuk mereka, hal ini harus secara sistematis tertanam dalam kurikulum pendidikan sejak awal. Sulit untuk mengubah kebiasaan generasi lama yang sudah terlampau terbiasa dengan budaya oral. Maka yang paling utama adalah membangun generasi baru Indonesia yang lebih literate dan kritis. Ini sangat krusial karena jendela informasi semakin terbuka melalui teknologi informasi dalam jaringan," papar dia.
Adapun dosen komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Raden Narayana Mahendra Pastya mengaku tidak mudah mengatasi akun palsu dan dampak yang ditimbulkannya. Meski demikian, masyarakat bisa bersama-sama mencegah hal ini. "Masyarakat dan publik bisa sama-sama mengamati. Jika ada akun yang tidak benar, kita bisa ramai-ramai melaporkannya dengan mekanisme report spam agar akun tersebut di tutup," jelasnya.
Kesadaran masyarakat terhadap pengguna internet sehat juga harus didengungkan. Masyarakat harus diberikan literasi yang cukup agar tidak mudah mempercayai hoax yang banyak beredar di internet. Narayana mengusulkan agar ada pendidikan internet sejak dini yang dilakukan pemerintah. "Sudah saatnya pendidikan tentang internet sehat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dari kelas satu hingga kelas sembilan," terangnya.(amm/autotekno.sindonews.com)