Setiap Kali Penerimaan CPNS di Papua Barat Pasti Ada Masalah

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyayangkan sejumlah oknum yang sering bikin ulah, usai pengumuman hasil seleksi CPNS. Sasaran kemarahan oknum yang tak lulus seleksi kepada kantor atau fasilitas umum lainnya. Ini tidak boleh, ke depan warga harus tahu bahwa mereka yang lulus, itu memang berkualitas.

SORONG : Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam lawatannya ke Sorong belum lama ini, menyayangkan sejumlah oknum yang selalu bikin ulah ketika pengumuman hasil testing pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN).

“Perlu ada semacam tim yang mengkaji dengan baik, bagaimana agar  pengumuman hasil seleksi pegawai ASN tak berakibat permasalahan yang merugikan orang lain. Misalnya, unjuk rasa yang berakibat pada pengrusakan barang pemerintah atau  swasta di daerah ini,” kata Gubernur Mandacan.

Oleh karena itu, menurutnya, sebelum dilakukan seleksi, sebaiknya semua pihak berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, ketika hasil testing (seleksi) diumumkan. Pengalaman membuktikan bahwa sering kantor menjadi sasaran  pengrusakan oleh orang yang mungkin belum berhasil dalam testing.

Di tempat terpisah masyarakat Papua, khususnya pencari kerja, menyambut baik informasi bahwa di provinsi ini akan ada seleksi untuk pegawai pemerintah kini ASN.

“Kami  merasa perlu dipikirkan pemerintah pusat dan daerah agar moratorium pegawai negeri itu dicabut karena di Papua dan Papua Barat ini masih membutuhkan pegawai pemerintah. Khususnya tenaga guru dan tenaga medis untuk disebarkan ke pelosok  Papua dan Papua Barat,”kata Amrol, warga asli  Papua kepada Suara Karya di Bandara Sorong, Rabu.

Menurut Amrol, moratorium pegawai pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat tak perlu. Karena dua provinsi ini, daerah berkembang yang membutuhkan  banyak sekali pegawai seperti guru dan tenaga medis.

Oleh karena itu, pegawai pemerintah untuk Papua dan Papua Barat perlu ditambah karena hingga hari ini  SDM-nya masih kurang. “Apalagi tenaga guru, memang masih kurang dari yang diharapkan. Sementara pemerintah tidak memperlakukan khusus  penerimaan pegawai di daerah ini sesuai dengan UU Otonomi Khusus (Otsus).

Kini saatnya, lanjut Amrol, pemerintah pusat memberikan secara khusus penerimaan pegawai bagi Papua dan Papua Barat. Hal itu, sesuai dengan  kebutuhan daerah yang masih membutuhkan banyak SDM bekualitas untuk membangun Papua dan Papua Barat ke depan. ***

Sumber: www.suarakarya.id

CPNS GUBERNUR PAPUA BARAT