Fakfak Papua Barat : Masyarakat Kabupaten Fakfak Papua Barat, minta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif untuk mengawasi pembangunan bandara udara internasional siboru.“Kami minta agar KPK turut serta mengawasi proyek pembangunan bandara internasional siboru mulai dari studi kelayakan, perancangan anggaran,hingga proses pelelangan, harus diawasi secara ketat.Proyek ini sudah di kerjakan oleh PT. Bersama Papua Unggul tahun anggaran 2012 dengan mengunakan dana APBD dana DAU nilai proyek sebesar Rp. 15.446.188.800, dihentikan oleh kementerian perhubungan (Kemenhub), karena tidak memiliki dok AMDAL dan tidak ada ijin dari kementrian perhubungan, koq mala tetap saja di kerjakan sesuai degan program Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak. Surat Dirjend. Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan nomor 101/1/23/DR.JU/2012, tertanggal 12 maret 2012 tersebut guna melakukan pertimbangan kelayakan ekonomi dan kelayakan teknis dan perlu untuk melengkapi persyaratan-persyaratan antara lain ; Studi AMDAL. hasil tes tanah, serta Detail Enginering Desain. Proyek tersebut di hentikan kementrian perhubungan, kementrian tidak menyetujui pembangunan bandara udara siboru dan meminta Pemkab. Fakfak agar mengoptimalkan bandara udara torea Fakfak Papua Barat. Surat Kementrian Perhubungan tersebut di tujukan kepada Bupati Fakfak, Drs. Muhammad Usuwanas, M.Si bulan maret tahun 2014 . Alasan yang digunakan Pemkab Fakfak Papua Barat biaya pembanguanan bandara udara siboru terlalu besar.
Berdasarkan fakta fisik dilapangan hasil inspeksi komosi III DPRD Kab. Fakfak bidang anggaran yang dipimpin lansung Ny. Wilhelmina Woy pembagunan bandara internasional siboru kemajuan fisiknya baru mencapai 2%, anehmya proyek ini tidak ketahui inspektorat Pemkab. Fakfak bahkan dokomen kontrak terkait proyek tersebut tidak ada di kantor bawasda Fakfak (wah)
Saat ini pendaratan alat-alat berat eksafator sudah beroperasi di lokasi bandara udara siboru yang di gunakan untuk mencari titik-titik ,kata kepala bidang bina marga dinas pekerjan umum Fakfak (4/10/2017) alat eksafator yang digunakan untuk pembangunan bandara udara siboru kami pinjam ,terang Yakobus Tandu
Sumber terpercaya, Anwar menyatakan (4/10/2017) pembangunan bandara udara siboru persyaratan dan tataguna lahan belum jelas dan anggaran untuk pembagunan bandara udara siboru dananya dari kementrian,terangnya
Dana yang di gunakan untuk pembangunan bandara udara siboru tahun anggaran 2012 miliaran rupiah sudah di habiskan, bentuk penerimaannya belum jelas”tidak dibayarkan” dan anggaran sebanyak itu di habiskan kemana ?
Warga masyarakat yang berdada di sekitar pembangunan bandara udara internasional siboru hak-haknya diabaikan begitu saja dusun pala di gusur bahkan MoU yang disepakati untuk pembagunan sarana perumahan rakyat sebagai wujud nyata dari ganti rugi lahan warga hingga kini tidak ada realisasinya sedangkan menurut fakta peraturan perundang-undangan PP. Nomor : 30 tahun 2015, secara rinci menjelaskan bahwa pembagunan umum yang melalui hak rakyat Negara harus ganti rugi sesuai dengan harga tanah.Peraturan Presiden nomor 30 tahun 2015 ini juga menyisipkan pasal 132 B di antara pasal 123 A dan pasal 124 , porsi anggaran APBD dan APBN untuk ganti rugi lahan di kemanakan ?
Wajah pembagunan bandara udara internasional Fakfak tersebut yang di kerjakan tahun anggaran 2012 lalu ditimbun dengan kayu log lokasi TPN HPH PT.Hanurata yang izinya berakhir desember 2014 lalu, bahkan dalam pelaksanaan proyek tersebut di duga tak memiliki izin usaha pinjam pakai kawasan hutan dari kementrian kehutanan. Yang menjadi pertanyaan masyarakat Fakfak Papua Barat kenapa proyek ini harus dilanjutkan kembali ?Terus bagai mana dengan kelanjutan pembagunan bandara udara bombarai yang sudah mendapat persetujuan dari kementrian perhubungan berhenti begitu saja.Harus ada penjelasan yang sangat mendetail bahwa apa urgensi pembangunan bandara udara internasional siboru ini sesungguhnya yang sudah dihentikan oleh Kementrian perhubungan, ungkap anwar.
Lanjut dia,untuk membangun bandara udara internasional di siboru akan menelan dana ratusan miliar bahkan triliun rupiah dan bila KPK tidak proaktif maka kami ada kekhawatiran uang rakyat yang sedemikian banyak itu tidak tepat sasaran.Membangun bandara harus ada infrastruktur pendukung, KPK harus ikut mengawasinya,” pungkasnya. Tim
Sumber: lapan6online.com