 |
| Peta Papua, Indonesia. Pemerintah Indonesia menolak klaim tujuh negara Pasifik soal pertemuan ACP di Brussels pada bulan ini membahas Papua Barat untuk tentukan nasib sendiri. Foto/Wikimedia Commons |
Dewan Menteri ACP di Brussel mengaku telah mendengar sebuah pernyataan sikap bersama tujuh negara Pasifik soal Papua Barat. Ketujuh negara Pasifik itu adalah Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Marshall Island.
Dalam pernyataan bersama, tujuh negara Pasifik itu mengecam pelanggaran hak asasi manusia Indonesia di Papua Barat. Selain itu, mereka menyerukan sebuah resolusi yang mendukung hak politik bagi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Namun, Kedutaan Besar Indonesia di Selandia Baru mengatakan bahwa pertemuan ACP yang disetujui bulan April lalu sepakat digelar bulan ini tanpa membahas masalah Papua Barat.
Klaim yang ditentang Indonesia ini terus disuarakan seorang menteri Vanuatu yang mengklaim bahwa negara-negara Afrika dan Karibia mendukung Papua Barat menentukan nasibnya sendiri.
Utusan Pemerintah Vanuatu Johnny Koanapo, seperti dilaporkan radionz.co.nz, Senin (15/5/2017), telah menyampaikan pernyataan bersama kepada Dewan ACP. Isinya berupa sebuah peringatan yang menyamakan Indonesia layaknya “pemerintahan kolonial apartheid” yang menghapus orang-orang Papua Barat sebagai sebuah masyarakat.
Koanapo mengatakan bahwa diskusi tersebut menetapkan kemungkinan sebuah resolusi soal keseluruhan isu Papua Barat pada pertemuan Dewan Menteri ACP berikutnya, yang dijadwalkan pada bulan November.
Namun kedutaan Indonesia telah menolak pernyataannya. ”Argumen yang dibuat oleh politisi Vanuatu bahwa negara-negara Afrika mendukung penentuan nasib sendiri di Papua tidak benar," kata kedutaan Indonesia dalam sebuah pernyataan.
”Sebagai mitra dekat yang berbagi sejarah bersama dan masa depan, Indonesia dan Afrika telah lama menyatakan solidaritas dan dukungan penuh terhadap kedaulatan masing-masing,” lanjut keduataan Indonesia.
Indonesia juga menikmati hubungan baik dengan negara-negara Pasifik. “Sebagian besar negara Pasifik tidak memiliki agenda untuk mendorong pemisahan wilayah berdaulat di Indonesia,” imbuh Kedutaan Indonesia.
”Seruan untuk re-draw perbatasan Indonesia oleh beberapa politisi di Vanuatu, Solomon Island dan lainnya, hanya omong kosong dan irasional. Keanehan ini adalah pembicaraan para pemimpin politik yang putus asa dan rentan yang terus berkuasa.” (mas)
Sumber: sindonews.com