 |
| Bendera Papua merdeka berkibar sejajar dengan bendera anggota MSG. ©2015 Daniel Randongkir/Facebook |
Pada 4 Maret 2014, Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil di hadapan Sidang Tingkat Tinggi HAM PBB ke-25, mendesak komunitas internasional mendukung kemerdakaan rakyat Papua yang kini sebatas menjadi rakyat dua provinsi di Indonesia.
Bagi kebanyakan penduduk Indonesia di wilayah Barat yang lebih sejahtera, wacana kemerdekaan Papua selalu dianggap makar. Namun penduduk negara-negara Pasifik yang sama-sama bangsa Melanesia, meyakini rakyat Papua selama hampir 50 tahun ditindas oleh rezim Jakarta. Marak pula kampanye bahwa Pepera 1969 yang membuat Papua menjadi provinsi ke-26 RI penuh manipulasi.
Mengingat semua fakta itu, akhir Juni lalu pemerintah RI melakukan manuver politik mengejutkan. Yakni bergabung dengan Komunitas Negara Melanesia (MSG). Organisasi ini terdiri atas Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, serta Kaledonia Baru.
Selain negara-negara itu, di MSG bercokol United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai peninjau. ULMWP adalah lembaga swadaya yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan dua provinsi Papua yang berada di bawah kendali Jakarta.
Kementerian Luar Negeri secara implisit mengakui langkah bergabung dengan MSG, merupakan strategi menghambat wacana dukungan bagi Papua merdeka di kalangan negara-negara sekitar Pasifik.
Juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir dua hari lalu, menyatakan diterimanya RI sebagai anggota MSG menandakan akan ada stabilitas politik di Papua. Indonesia pun disebutnya berkepentingan masuk MSG, karena ada 11 juta WNI dari ras Melanesia, seperti di Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT.
Lebih dari itu, dalam statuta MSG tertulis organisasi ini tidak akan ikut campur dengan masalah internal negara anggotanya. "Pernyataan jelas, bahwa mereka menghormati kadaulatan RI terhadap Papua," kata jubir yang akrab disapa Tata itu.
Selain manfaat politik, melibatkan diri dalam organisasi negara Melanesia bisa menggenjot perekonomian. Tata optimis ketika kawasan Papua dan sekitarnya semakin sejahtera, maka semua pihak akan memperoleh keuntungan. Salah satu kerja sama konkret yang akan dilakukan segera adalah menjual listrik dari Indonesia ke Papua Nugini.
"Kita bisa meningkatkan konektivitas dengan negara di Pasifik, lalu kita juga bisa buka akses lebih besar dengan negara-negara di timur Indonesia," ungkapnya.
Keputusan menerima Indonesia menjadi anggota MSG diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill. Dia menyatakan membahas isu tersebut secara kolektif bersama negara anggota lainnya, mengingat Indonesia dapat memberi manfaat ekonomi bagi negara-negara kawasan Pasifik.
"Kami menantikan pembicaraan yang lebih mendalam dengan Indonesia, dalam semangat kekeluargaan regional," kata O'Neill seperti dilansir Solomon Star (27/6).
Disebut-sebut, Indonesia dan ULMWP bersamaan mengajukan permintaan menjadi anggota kepada MSG. Tapi pada akhirnya, Indonesia yang diberi keanggotaan. ULMWP sementara ini berstatus peninjau.
O'Neill meyakini tidak akan ada pihak yang curiga pada keputusan kolektif MSG memasukkan Indonesia sebagai anggota. Toh pada 2013, sudah dibentuk perjanjian menghormati kedaulatan dan komitmen Indonesia membangun Papua.
Kendati begitu, benih-benih perjuangan warga Papua masih akan muncul. Dukungan terhadap ULMWP di Provinsi Papua maupun Papua Barat relatif besar. Pada 26 Juni, yakni saat pengumuman bahwa Indonesia diterima sebagai anggota, ribuan orang di Timika bersorak menonton siaran langsung. Bukan karena faktor Indonesia, tapi justru karena ULMWP akhirnya diterima sebagai pengamat, sehingga wakil perjuangan Papua merdeka akan hadir rutin dalam MSG.
"Keputusan para pemimpin MSG telah menempatkan bangsa Papua dalam pengakuan sebuah bangsa dan rakyat yang ingin berdaulat di atas tanahnya sendiri," kata Sekjen ULMWP Oktovianus Mote.
Lebih dari itu, rezim Jakarta di era Presiden Joko Widodo punya tantangan berat untuk merebut simpati warga, yakni merealisasikan pemerataan ekonomi. Jumlah warga miskin di Provinsi Papua mencapai 31,5 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 11,4 persen.
Ini masih ditambah kekangan politik yang masih besar, yakni pembatasan jurnalis asing meliput wilayah Papua. Janji Presiden untuk melonggarkan aturan tentara itu belum terwujud sampai sekarang.
Kekerasan pun masih menghantui warga Papua yang kritis terhadap ketidakadilan ekonomi maupun politik di wilayahnya. Jurnalis Fahri Salam lewat akun Facebooknya, mengabarkan pada Jumat (3/7), 40 warga sipil di Fakfak ditangkap polisi.
Mereka sedang menggelar doa untuk hasil dari diterimanya ULMWP sebagai anggota MSG.
Pelanggaran hak asasi, contohnya pembunuhan empat pelajar di Paniai oleh TNI akhir 2014 belum tuntas sampai sekarang. Belum lagi nasib 60 tahanan politik Papua yang dibui pemerintah tanpa batas waktu karena mewacanakan kemerdekaan.
Jalan menuju perdamaian Papua masih panjang.
Sumber : Merdeka.com