Jakarta– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan pada tahun 2018 seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sudah memiliki e-KTP atau KTP elektronik. Tjahjo mengakui sampai saat ini E-KTP sudah dicetak 172 juta."Paling lambat kami inginkan tahun 2018 itu seluruh warga negara Indonesia sudah berhak memiliki e-KTP secara terdata, sistematis dan terpadu," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutan penandatanganan kerjasama dengan lima perbankan di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (7/7).
Tjahjo mengatakan pihaknya sudah dan akan bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk memanfaatkan penggunaan E-KTP, antara lain dengan Korlantas, Kementerian Agama dan Bareskrim. E-KTP ini, katanya dapat dimanfaatkan oleh Korlantas dalam pembuatan SIM, Kementerian Agama terkait orang yang mau naik haji dan melacak identitas WNI yang melakukan kejahatan oleh Bareskrim.
“Jika kalau bapak tinggal di Jakarta, tetapi tugas di Papua dan SIM habis masa berlakunya, bapak tidak perlu kembali ke Jakarta untuk mengurusnya, tetapi bapak bisa urus SIM di sana (Papua),” ungkap Tjahjo.
Akibat belum diterapkan E-KTP, lanjut Tjahjo, pihaknya pernah menghentikan dan mengevaluasi orang yang mau naik haji. Ternyata diketahui sebanyak 1 juta orang yang mengganda KTP sehingga bisa naik haji berkali-kali dengan KTP berbeda.
“Padahal orangnya sama, tapi tambah alias, tambah jenggot, kacamata, fotonya beda-beda. Terbanyak itu status menikah dan tidak," katanya.
Selain itu, kata Tjahjo, KTP sekarang sering digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindakan kriminal lainnya. Salah satunya kasus pembobolan bank yang diungkap Bareskrim Polri di mana satu orang pelaku memiliki 150 KTP. Dengan e-KTP diharapkan tidak terjadi kasus serupa.
“Mengenai kejahatan perbankan saya pernah ditunjukkan oleh polisi seorang pembobol bank, yang mana dia punya 150 KTP. Itu karena belum KTP elektronik. Kalau KTP elektronik kan sudah sulit digandakan. Saat kita bersih-bersih data kependudukan ada 1 juta orang yang mencoba membuat KP ganda,” ujar Tjahjo.
Yustinus Paat/MUT
Suara Pembaruan