Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menuturkan menolak kebijakan pemerintah yang membebaskan tahanan-tahanan politik di Papua. Kebijakan tersebut dinilai tidak berdasar dan diambil tanpa tujuan yang jelas.
"Pada intinya Komisi I tidak mendukung. Harus ada road map penyelesaian kasus Papua dengan lebih komprehensif," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).
Usai rapat konsultasi dengan Menteri Luar Negeri, Panglima Tentara Nasional (TNI), dan Kepala Badan Intelijen Negara, Tantowi menuturkan pembebasan tapol di Papua merupakan salah satu contoh ketiadaan cetak biru pembangunan daerah paling timur Indonesia itu.
Tantowi mempertanyakan tidak dilibatkannya anggota DPR dalam pemberian grasi kepada lima tapol di Papua, awal Mei lalu. "Banyak anggota yang menanyakan, kenapa pemerintah tidak melibatkan DPR. Kenapa baru sekarang," ujarnya.
Tantowi memaparkan, Komisi I mendesak pemerintah untuk berkonsultasi kepada mereka sebelum kembali mengeluarkan grasi, amnesti ataupun abolisi kepada tapol di Papua.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, lembaganya melihat pemberian grasi kepada lima tapol di Papua berdampak positif pada kemanan wilayah itu.
"Mereka kembali ke keluarga mereka. Setelah kami mengikuti perilaku mereka sehari-hari, mereka tidak melakukan hal yang di area negatif," ujarnya.
Soal sikap Komisi I yang menolak pembebasan tapol di Papua, Moeldoko menganggap hal itu sebagai hal wajar. Sebab [embebasan tapol bukan persoalan hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi politik.
Karena itu, dia berpendapat, Komisi I harus memberikan masukan kepada pemerintah saat rapat gabungan dengan pemerintah dan Komisi III.
Sumber: http://www.cnnindonesia.com