Jayapura, TAPANEWS.com– Anderson Kabes, salah satu penghuni Asrama Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak di Kota Jayapura mengatakan asrama tersebut akan dipalang oleh pemilik wilayah adat. Untuk itu, ia meminta Pemda Kabupaten Fakfak segera menyelesaikan sengketa ini karena kehidupan pihaknya merasa terancam oleh pemilik tanah adat atas asrama yang terletak di Jalan Kesehatan I, Kampung Tibatiba, Distrik Abepura ini.
“Kami diminta keluar dan meninggalkan asrama kami jika Pemerintah Fakfak tidak mau membayar hak tanah adat, senilai Rp 2,2 Miliar,” kata Anderson Kabes kepada TAPANEWS.com di Abepura, Selasa (23/6).
Lanjut Anderson, pihaknya bingung dengan persoalan ini karena asrama ini sudah didirikan sejak 1974 lalu mengapa hal ini baru terjadi. Pihaknya berharapa Pemda Fakfak dapat segera merespon persoalan ini karena berdampak langsung pada kehidupan mahasiswa di sini. Anderson menambahkan, hal mendasar untuk kemajuan orang Papua adalah pendidikan, namun mengapa pendidikan di Fakfak masih belum menjadi fokus pembangunan.
Di tempat yang sama, Netral Temongmere, Sekertaris Asrama Putra Fakfak di Jayapura membenarkan hal tersebut tetapi pihaknya mengaku memiliki cukup bukti yaitu sertifikat tanah yang menjadi sengketa bila masalah ini berlanjut ke ranah hukum. Pihaknya hanya mengkhawatirkan ancaman dan teror dari pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah setiap saat.
“Kami minta Pemda Fakfak segera menyelesaikan kasus ini dengan datang dan berbicara langsung dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah ulayat,” kata Temongmare kepada TAPANEWS.com, Selasa (23/6). (Alfa Rohrohmana)
sumber : tapanews