 |
| Frans Albert Joku (kiri) saat berdiskusi dengan Ben Micah (Menteri BUMN PNG) dan Ratu Inoke Kubuabola (menteri Luar Negeri Fiji) di Honiara Hotel - Victor Mambor |
Honiara, Jubi – Indonesia, hampir pasti mendapatkan keanggotaan di MSG sebagai anggota asosiasi. Ini dikatakan Frans Albert Joku kepada Jubi di Heritage Hotel, Honiara, Kamis (25/6/2015).
Frans Albert Joku bersama Nick Meset yang berada dalam delegasi Indonesia mengaku telah mendapatkan informasi mengenai keputusan para pemimpin MSG tentang aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement for West Papua dan Indonesia.
“Keputusannya nanti tidak jauh dari komunike di Noumea. Indonesia akan mendapatkan keanggotaan asosiasi, tapi bukan sebagai negara. Indonesia akan diwakili oleh lima provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku.
Ini harus diterima oleh Indonesia. Sedangkan untuk aplikasi ULMWP, MSG akan meminta ULMWP kembali melihat mekanisme di MSG,” kata Joku.
MSG, lanjut Joku beranggotakan negara-negara. Sehingga pendaftaran sebagai anggota harus melalui sebuah negara. Jika Papua ingin menjadi anggota MSG, harus diwakili oleh orang yang disetujui oleh Indonesia dan mau bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Indonesia, lanjut Joku, juga akan meminta kelompok-kelompok perlawanan di Papua Barat atau di luar Papua untuk bekerja bersama dengan MRP dan DPRP dalam agenda MSG.
Saat disinggung tentang kehadiran delegasi provinsi Papua dan provinsi Papua Barat di Honiara, Joku mengklaim delegasi yang mewakili provinsi Papua dan Papua Barat hadir di Noumea bersama delegasi Indonesia.
“Satu dari Manokwari dan satu dari Raja Ampat,” kata Joku.
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill sebelumnya menyebutkan MSG ingin memfasilitasi Papua Barat sebagai anggota MSG. Namun perwakilan ini haruslah orang yang dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat Papua secara sah.
““Kami ingin suara yang satu di MSG untuk Papua Barat. Namun banyak kelompok yang mewakili berbagai kepentingan. Satu-satunya orang yang sah untuk mewakili rakyat West Papua saat ini adalah pemimpin yang dipilih dan itu adalah gubernur provinsi,” kata O’Neill dalam forum tersebut.
O’Neill kembali mengulangi pernyataannya tersebut satu hari sebelum pembukaan pertemuan para pemimpin MSG. Ia mengutip pertemuannya dengan presiden Indonesia, Joko Widodo bulan Mei lalu.
“Presiden Indonesia mengatakan pada saya, ada lima gubernur yang mewakili 11 juta orang Melanesia di Indonesia. Mereka orang yang dipilih, mereka orang Melanesia, bukan orang Jawa. Mereka bisa mewakili 11 juta orang Melanesia itu di MSG” kata O’Neill.
Namun menurut Joku, perwakilan dua provinsi di Tanah Papua bukanlah seorang Gubernur. Perwakilan ini harus disetujui oleh pemerintah Indonesia.
“Bukan Gubernur di dua provinsi Papua. Mereka harus disetujui oleh Kementerian Luar negeri dan harus bekerjasama dengan DPRP dan MRP,” ujar Joku.
Joku sendiri menilai Gubernur di Papua, terutama Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak kooperatif dalam kerjasama dengan pemerintah pusat di Jakarta yang mengajukan aplikasi keanggotaan untuk lima provinsi sebagai anggota MSG.
Di sisi lain, delegasi Papua Barat yang diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua, tak terlalu mempedulikan isu yang berkembang selama pertemuan para pemimpin MSG di Honiara. Diterima atau tidak sebagai anggota penuh, ataupun sebagai pengamat, isu Papua sudah bergulir di Melanesia, Polynesia dan Pasifik.
“Ini kebangkitan bangsa-bangsa di Pasifik. Siapa yang bisa menghadang kebangkitan bangsa-bangsa di Pasifik ini? Dan yang paling penting adalah isu Papua ada dalam kebangkitan Pasifik ini,” kata Oktovianus Mote, Sekjen ULMWP yang didampingi oleh Benny Wenda, juru bicara ULMWP. (Victor Mambor)
Sumber : Tabloidjubi.com