Washington - Situs internet resmi Angkatan Darat (AD) Amerika Serikat (AS) ditutup setelah mengalami serangan peretasan. Pasukan Elektronik Suriah (SEA) mengklaim bertanggung jawab atas peretasan tersebut. Penutupan laman army.mil itu dipastikan Juru Bicara Angkatan Darat AS Brigadir Jenderal Malcolm Frost pada Senin (8/6) waktu setempat. ”AD akan menempuh beberapa langkah pencegahan dengan menutup laman untuk sementara demi memastikan tidak ada data yang bisa diterobos,” tutur Malcolm dikutip AFP.
Setelah penyidikan sementara, AD memastikan tidak ada peretasan data yang penting. Serangan peretasan terhadap laman AD diketahui setelah muncul sejumlah pesan pada layar situs. Salah satunya berbunyi, ”Para komandan Anda mengakui mereka melatih orangorang yang akan Anda lawan sampai mati”.
SEA dianggap sebagai kelompok yang kerap melakukan serangan peretasan ke berbagai situs internet militer AS. Sebenarnya, langkah penutupan situs army.mil merupakan sesuatu yang mencoreng militer AS. Pasalnya, itu merupakan insiden peretasan pertama terhadap situs militer AS. Insiden itu terjadi lima bulan setelah Komando Pusat AS menutup akun YouTube dan Twitter mereka setelah mengalami serangan vandalisme dari peretas prokelompok ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah).
Akun Facebook resmi pangkalan militer Fort Bragg di North Carolina mengeluarkan peringatan kepada para anggotanya terkait serangan peretas itu. ”Hindari memakai www.army.mil untuk sementara waktu. Situs itu sudah dimatikan karena dilaporkan diretas oleh Pasukan Elektronik Suriah,” sebut pesan pengelola akun media sosial Fort Bragg, dikutip CNN .
Ternyata, SEA bukan hacker baru. Kelompok itu pernah melakukan peretasan di berbagai situs media pada beberapa tahun terakhir termasuk New York Times, CBS News, The Washington Post , dan BBC . Dalam salah satu serangan kepada akun Twitter kantor berita Prancis, AFP , dan media Amerika, Associated Press (AP), seketika menimbulkan kebingungan di pasar saham pada 2013 karena pesan palsu menyebutkan Gedung Putih sedang diserang.
SEA meluncurkan situs mereka Mei 2011. Visi mereka adalah menyerang para musuh Pemerintah Suriah, terutama mereka yang membuat cerita tentang perang sipil Suriah. SEA mengklaim, mereka tidak terafiliasi dengan pemerintah. Mereka merupakan kumpulan anak muda yang mencintai Suriah.
Adapun, Presiden AS Barack Obama berkomentar, sistem komputer AS sudah terlalu tua dan sangat rentan terhadap serangan cyber . ”Kita perlu agresif meningkatkan kemampuan pertahanan dari serangan hacker,” kata Obama saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-7 di Kruen, Jerman.
Presiden kulit hitam pertama itu mengungkapkan permasalahan peretasan akan tetap menjadi fokus utama pemerintahannya. Penanganan serangan cyber harus selalu diakselerasikan. ”Saya meminta Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) keamanan cyber ,” pinta Obama.
Obama enggan berkomentar mengenai jaringan komputer pemerintah federal AS yang dihujani serangan hacker. Para peretas mampu menerobos data 4 juta pegawai negeri. AS pun menuduh serangan itu didalangi China. Namun, Pemerintah China menepis tudingan itu dengan menyebutnya tidak bertanggungjawab dan kontraproduktif.
Sementara, beberapa perusahaan teknologi AS memprotes pemerintahan Obama yang akan memberlakukan kebijakan baru tentang sistem enkripsi-proses pengamanan informasi. Padahal, Gedung Putih mengklaim situs itu didesain untuk melindungi privasi konsumen. ”Kita menentang kebijakan atau langkah yang menganggap enkripsi sebagai alat atau cara efektif,” demikian surat yang ditulis Dewan Industri Teknologi Informasi (ITIC) dan Asosiasi Industri Informasi dan Peranti Lunak (SIIA), dikutip Reuters.
Kedua lembaga itu beranggotakan Apple, Google, Facebook, IBM dan Microsoft. Mereka menilai upaya pemerintah itu terlalu mencampuri urusan pribadi karena semua ponsel pintar dan alat digital dapat diakses lembaga keamanan.
Para pejabat pemerintahan Obama meminta perusahaan teknologi itu untuk menemukan cara agar petugas keamanan bisa melakukan cara singkat untuk menyelidiki aktivitas ilegal, termasuk ancaman terorisme. Kerja sama dengan perusahaan teknologi itu juga dilakukan dengan fokus utama agar tidak membiarkan hacker membobol dinding keamanan jaringan komputer.
Sejauh ini Gedung Putih belum menjelaskan detail kebijakan atau undang-undang untuk mencapai tujuan tersebut. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest menyebut kebijakan tersebut sebagai tantangan yang menjadi perhatian penuh Obama. ”Obama memandang yang dilakukan perusahaan berbasis teknologi itu sebagai upaya melindungi kebebasan sipil,” tutur Earnest.
Andika Hendra M www.koran-sindo.com