“Kalau Presiden Jokowi saja mau mengunjungi Kabupaten Nduga, maka Menteri Kesehatan dan aparat di bawahnya semestinya lebih aktif,” kata Yacoba Lokbere, Ketua Komisi V DPR Papua (DPRP), di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (21/1).
Dari informasi resmi, sudah 54 orang anak di bawah 10 tahun yang meninggal. Namun dari informasi yang diperoleh Yacoba, per 17 Januari 2016, di dua distrik yang berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, yaitu Distrik Nanggo dan Trikora, 12 orang lagi yang meninggal.
Kejadian sudah berlangsung sejak lama, tetapi Dinas Kesehatan Propinsi Papua, baru Rabu (20/1) terjun ke lokasi. Alasan Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Nduga dan Provinsi Papua, mereka tidak didukung dana.
Dari Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai, Yacoba memperoleh informasi, pada tanggal 12 Desember 2015 Dinas Kesehatan Papua sesungguhnya sudah menulis surat kepada Menteri Kesehatan, agar dibantu membasmi dan menanggulangi penyakit aneh tersebut. Tetapi hingga kini belum ada tanggapan.
Selain kecewa pada Menteri Kesehatan yang tidak tanggap, Yacoba juga menyesalkan pernyataan Bupati Nduga Yairus Gwijangge, yang menyatakan wabah yang melanda Kabupaten Nduga adalah penyakit kutukan.
“Masak seorang Bupati bilang penyakit kutukan terhadap wabah penyakit yang diderita masyarakatnya sendiri. Ucapan Bupati Yairus Gwijangge sungguh tidak bermoral, omongan itu harus dicabut,” kata Yacoba dengan nada heran.
Menurut Yacoba, Bupati dan aparat seharusnya proaktif, sebab Pemda Propinsi Papua sudah memberi bantuan Rp 1 miliar. “Bupati seharusnya menggunakan dana itu dulu dengan baik, jangan menyebut wabah sebagai penyakit kutukan,” ujar Yacoba, yang juga berasal dari Nduga.
Dari informasi yang dikumpulkan Yacoba dari masyarakat, wabah dimulai dengan kematian binatang-binatang melata, kemudian diikuti kematian ternak ayam dan babi. Tidak lama kemudian, anak-anak di bawah 10 tahun banyak yang meninggal.
Masyarakat kecewa, karena meskipun sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), namun aktivitas para petugas kesehatan bukan seperti suasana KLB. Tim Kesehatan Polda Papua justru lebih aktif dari Kementerian Kesehatan. mza/E-3
Sumber: www.koran-jakarta.com