Dalam APBN 2015, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 1,3 triliun untuk pembangunan bandara dan pelabuhan di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ignasius Jonan menyatakan, pembangunan bandara dan pelabuhan di wilayah Papua Barat dan Papua diharapkan dapat meningkatkan aksesbilitas penduduk maupun barang.
 |
| Ilustrasi - google |
Kemenhub juga akan meningkatkan pelayanan perintis antar provinsi atau melayari lautan lepas dengan penyediakan kapal yang lebih besar 2.000 GT (gross ton). ‘’Kalau 700 GT itu terlalu kecil, nggak bisa itu,’’ ujarnya kepada wartawan di atas kapal cepat Bahari Express, Sabtu (7/3) di Manokwari. Soal Program Tol Laut, Menhub menyatakan, akan mulai berjalan 1 April. Program Tol Laut merupakan angkutan barang terjadwal keliling semua pelabuhan yang tidak disinggahi kapal niaga. ‘’Pelabuhan-pelabuhan kecil kan kadang tidak singgah. Nah, ini kita bikin rutin keliling Nusantara. Ada puluhan pelabuhan non komersial yang dilayani,’’ katanya.
Program Tol Laut akan melibatkan 18 kapal dengan maksud untuk menjaga harga barang tidak melonjak. Harga barang antara wilayah Timur Indonesia dengan wilayah Barat relatif sama. ‘’Jangan sampai semen di sini harganya 1 juta, kan lucu,’’ tukasnya.
Program Tol Laut tidak 100 % dibebankan pada pemerintah pusat. Menhub mengatakan, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan diminta dunia usaha harus bergerak serta meminta pemerintah daerah untuk membantu. Mengenai bandar udara, Jonan menghendaki semua runway atau landasan pacu di semua bandara di Provinsi Papua Barat, dapat diperpanjang. Bandara-bandara yang ada nantinya dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 atau pesawat yang lebih besar. Sedangkan soal pembangunan rel kereta api di Provinsi Papua Barat, Menhub menuturkan, tahun 2015 akan dilakukan studi. Ia meminta pemerintah daerah dapat membantu menegosiasikan pembayaran tanah yang akan dilewati rel kereta api. ‘’Nanti pemerintah pusat yang akan keluarkan uang untuk beli tanah, kalau mahal tidak jadi,’’ imbuhnya.
Menteri Jonan didampingi istri dan pejabat Kemenhub lainnya tiba di Bandara Rendani Manokwari, Sabtu (7/3) sekitar pukul 12.00 WIT menggunakan pesawat jet carteran. Memakai seragam Kemenhub dan berkacamata hitam, Menhub dijemput Sekda Provinsi Papua Barat, Drs Nathaniel Mandacan, Bupati Manokwari Bastian Salabay, Sekdakab Manokwari Drs F.M. Lalenoh, Kabandara Rendani Manokwari serta pejabat UPT Kemenhub lainnya. Istirahat sekitar 15 menit di VIP bandara, Menhub dan rombongan selanjutnya bergerak ke kantor gubernur di Jalan Siliwangi-Kotaraja. Jonan disambut hangat Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi.
Pada pertemuan yang dilangsungkan di ruang rapat dihadiri Sekda dan para pejabat terkait, Menhub memaparkan program pemerintah pusat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun sektor perhubungan. Pembangunan bandara dan pelabuhan akan tarus ditingkatkan sehingga penduduk dan barang meningkat. Pembangunan perhubungan ini diharapkan dapat mengatasi tingkat kemahalan harga. Masyarakat dapat bergerak lebih mudah dengan meningkatkan penerbangan serta harga tiket pesawat yang relatif terjangkau,’’ katanya.
Gubernur Bram memaparkan rencana pembangunan Bandara DEO Sorong dan Bandara Rendani Manokwari. Pemerintah pusat diminta meningkatkan dan memperluas landasan pacu hingga dapat didarati pesawat lebih besar. Seperti Bandara Rendani Manokwari, landasan pacunya hanya 2.000 meter dan perlu diperpanjang hingga 2.500 meter supaya dapat didarati pesawat boeing yang lebih besar. Dari pertemuan, Menhub didampingi gubernur dan pejabat lainnya selanjutnya berkunjung di pelabuhan. Sempat terhenti sesaat dan berbincang dengan gubernur serta pejabat Kemenhub terkait kondisi pelabuhan Manokwari. Menhub naik di atas kapal perintis KM Kasuari Pasifik III.
Sumber : Radarsorong.com