Secara keseluruhan, luas daratan Provinsi Papua Barat mencapai 97.024,27 km², yang terdiri dari 10 kabupaten plus 1 kota dengan ibukotanya di Manokwari. Sementara itu, merujuk data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat tahun 2009, kawasan hutan Papua Barat mencapai 9,8 juta hektar (ha) yang terdiri dari hutan lindung seluas 1,6 juta ha atau 16,8% dari total kawasan hutan di provinsi tersebut.
Hutan kawasan suaka alam mencapai 1,7 juta ha atau sekitar 17,9% dari kawasan hutan, hutan produksi mencapai 1,8 juta ha (19,1%), hutan produksi yang dapat dikonversi mencapai 2,3 juta ha (23,7%) dan areal penggunaan lain seluas 342.087 ha atau sekitar 3,5% dari total kawasan hutan.
Lahan di Papua Barat didominasi oleh kelompok Inceptisols dan Ultisols yang memiliki sifat bersolum sedang sampai tebal (75-100 cm). Iklim di daerah ini dikelompokkan dalam tiga zona, yakni zona Kabupaten Manokwari, zona Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, serta zona Kabupaten Kaimana.
Curah hujan di Papua Barat rata-rata berkisar antara 1.400-3.100 mm/tahun. Tipe iklim di Papua Barat, menurut penelitian Schmidt dan Fergusen, termasuk tipe A dan zona agroklimatnya, menurut Oldeman, termasuk C1. Sementara berdasar riset yang dilakukan peneliti dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Herman Supriadi, ada beberapa kendala kendati secara agroklimat dan iklim, Papua Barat cocok untuk pengembangan pertanian dan perkebunan kelapa sawit.
Kendala tersebut adalah minimnya infrastruktur dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Padahal potensi lahan untuk perkebunan di Papua Barat, menurut catatan Supriadi, berkisar 699.761 ha. Malah, setiap kabupaten di Papua Barat memiliki potensi untuk pengembangan sawit dengan luasan lebih dari 50.000 ha, terutama di Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, dan Sorong.
Tampaknya, peluang investasi untuk pengembangan industri perkebunan kelapa sawit di Papua Barat mulai ditangkap oleh para pelaku usaha sawit. Beberapa perusahaan mulai melakukan ekspansi ke wilayah ini. Salah satu perusahaan perkebunan sawit nasional tersebut adalah Medco Agro, anak usaha dari Medco Group.
Menurut Corporate Communication Medco Agro, Syaiful Panigoro, langkah berani melakukan investasi perkebunan kelapa sawit di Papua Barat yang dilakukan Medco Agro karena kedepannya, daerah ini adalah masa depan negara Republik Indonesia. “Provinsi itu sama seperti Kalimantan. Ada tambang, hutan, dan kebun,” tuturnya kepada InfoSAWIT beberapa waktu lalu.
Namun bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat dianggap bakal menjadi biang pengrusakan lingkungan. Selain itu Papua Barat kini dianggap sebagai provinsi konservasi dan alamnya sangat dijaga ketat.
Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya perlindungan lingkungan secara konsisten. Namun, kata dia, pembangunan juga harus tetap dilakukan. Bahkan pihak pemerintah provinsi Papua Barat tetap membuka potensi datangnya investasi. “Lingkungan, jangan sampai rusak. Papua Barat telah ditetapkan sebagai provinsi konservasi namun tidak menutup diri terhadap investasi,” katanya dalam press conference yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.
Muhammad Lakotani juga mengatakan, pihaknya memang masih menjadikan komoditas sawit sebagai komoditas yang bisa dikembangkan di wilayah Papua Barat, hanya saja pengembangan sawit yang diperbolehkan sepanjang memenuhi aspek legal. “Mengawasi dan mengendalikan teman-teman pengusaha itu bisa dilakukan dengan perijinan,” tandas Muhammad. (T2/www.infosawit.com)