 |
Ilustrasi tambang -- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi |
Anggota Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia, Sukhyar mengatakan kesulitan tersebut disebabkan oleh posisi wilayah pertambangannya berada di dalam daerah hutan lindung. Sehingga tidak boleh untuk melakukan kegiatan pertambangan seperti eksplorasi dan eksploitasi.
"Jadi ada enam Kontrak Karya di luar Freeport yang berada di hutan lindung sampai kapan pun tak bisa membangun," kata Sukhyar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5/2015) malam.
Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah melakukan tindakan serius dalam mengembangkan potensi sumber daya mineral di Papua yaitu dengan melakukan reformasi kebijakan seperti memberikan dispensasi kepada Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memiliki wilayah kerja di daerah hutan lindung.
"Ada satu hal yang saya rasa serius untuk pembangunan Papua manakala tidak ada reformasi kebijakan kehutanan akan sulit mengembangkan sumber daya mineral. Freeport bisa membangun karena satu dari 13 perusahaan yang mendapatkan dispensasi," jelas dia.
Menurutnya, jika tidak ada kebijakan yang dilakukan pemerintah mengenai hal tersebut, sampai kapanpun pengembangan sektor mineral di Papua tidak ada kemajuan.
"Ada IUP juga sama posisinya. Jadi ini yang hadapi Papua, jadi kalau tidak ada perubahan di Papua sangat sulit membangun sumber daya mineral," pungkas dia. AHL
Sumber : Metrotvnews